Layanan Kajian Kebijakan

Kajian Kebijakan

Setiap kebijakan yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah harus didahului dengan kajian yang mendalam dan tidak boleh hanya mendasarkan pada intuisi semata. Kajian yang mendalam memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, sesuai dengan syarat-syarat yang dianjurkan dalam regulasi, dan relevan dengan hasil yang diharapkan ke depannya.

PPSIP hadir sebagai penyedia layanan kajian tersebut. Menyediakan layanan kajian yang komprehensif untuk menunjang pengambilan kebijakan terkait pajak dan retribusi daerah, sesuai dengan skenario pengembangan daerah yang direncanakan oleh pimpinan daerah.

Kajian ilmiah memastikan kesimpulan diambil berdasarkan metode yang teruji.
Kajian komprehensif memastikan hasil dapat diimplementasikan sesuai kondisi daerah.

Pimpinan daerah perlu memastikan kebijakan yang diambil berkaitan dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah telah dikaji sedemikian rupa sehingga memastikan dampaknya berjalan sesuai dengan skenario yang diharapkan.

PPSIP menyelenggarakan layanan kajian terbaik di bidang pajak dan retribusi daerah dengan tenaga ahli profesional dan kompeten di bidangnya.

Apa yang kami sediakan ?

Kami menyediakan layanan kajian dengan pilihan-pilihan sebagai berikut.

Pelaksanaan Kajian dengan Survey Lapangan
Pelaksanaan Kajian tanpa Survey Lapangan

Kajian Pengembangan Layanan Pajak dan Retribusi Daerah

Melaksanakan analisa data terhadap sumber-sumber data yang tersedia ditambah dengan pelaksanaan survey yang relevan untuk menghasilkan rekomendasi pengembangan layanan pajak dan retribusi daerah yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah tersebut.

Kajian Penentuan Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

Merupakan kajian komprehensif yang terdiri dari :

Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
Kajian Ability To Pay dan Willingness To Pay Wajib Pajak dan Retribusi
Kebijakan makroekonomi daerah dan realitas yang dihadapi saat ini meliputi : struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan daya saing daerah.

Sehingga dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif tentang target pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dapat dicapai berikut rekomendasi tahapan mencapainya.